DPRD Minta Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Pasar Murah Ramadan
selalu.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memperketat pengawasan pelaksanaan pasar murah selama Ramadan.
Politisi yang akrab disapa Buleks ini menilai program tersebut rawan tidak tepat sasaran jika kontrol di lapangan lemah.
Menurutnya, pasar murah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Lebaran.
Namun, pelaksanaannya harus diawasi ketat agar benar-benar menyasar warga menengah ke bawah.
“Jangan sampai tidak merata. Kebutuhan pokok itu yang paling utama dan harus tepat sasaran. Ini butuh pengawasan ketat,” tegas Buleks kepada selalu.id, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menyoroti potensi antrean ganda dalam distribusi sembako. Buleks mengingatkan agar panitia tidak hanya berorientasi pada habisnya stok, tetapi juga memastikan pembeli sesuai kriteria penerima manfaat.
“Kadang satu orang bisa mengantre lebih dari sekali atau menyuruh orang lain membeli lagi. Jangan sampai yang penting stok habis, tetapi tidak dikontrol siapa yang membeli,” jelasnya.
Ia mengkritisi apabila komoditas yang dijual dalam pasar murah justru berlabel premium dengan harga relatif tinggi.
Hal itu berpotensi mengundang pembeli dari kalangan mampu dan menggeser hak warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau berasnya premium dan mahal, itu bukan pasar murah. Nanti orang mampu ikut membeli karena lebih murah dari pasaran. Akhirnya tidak tepat sasaran,” papar Buleks.
Selain pengawasan saat pelaksanaan, Buleks meminta Pemkot Surabaya memperkuat kontrol harga pasca-Lebaran.
Ia juga mendorong keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bagian perekonomian, BUMD, hingga organisasi masyarakat untuk menjaga stabilitas harga sembako.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan takaran dan kualitas produk. Beras harus sesuai timbangan, minyak sesuai liter, dan tidak ada pengurangan isi dalam kemasan.
“Walaupun selisihnya kecil, tetap harus diawasi. Jangan sampai kualitas barang sudah lama atau tidak layak konsumsi,” katanya.
Tak hanya sembako, Komisi B juga menyoroti penjualan parsel Lebaran. Buleks meminta pengawasan ketat terhadap masa kedaluwarsa makanan dan minuman dalam bingkisan.
“Parsel sering kali tidak langsung dibuka, hanya dipajang dulu. Kalau masa kedaluwarsanya mepet, ini bisa berbahaya. Harus ada kontrol dan sanksi tegas jika melanggar,” beber dia.
Meski demikian, Buleks tetap mengapresiasi program Ramadan yang digelar Pemkot Surabaya. Namun ia menegaskan, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari ramainya pembeli atau cepat habisnya stok.
“Yang terpenting adalah adil, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Penulis di iniloh.com. Misi kami membongkar informasi rumit jadi bacaan yang ringan dan berguna untukmu, dari yang kompleks jadi mudah, dari yang membingungkan jadi jelas.
