DPRD Surabaya Geram, Nilai Ricuh Aksi Jagal Dipicu RPH Minim Dialog
selalu.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya menanggapi aksi penolakan relokasi Rumah Potong Hewan Pegirian ke RPH Tambak Osowilangun yang dilakukan ratusan jagal sapi di Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2026).
DPRD menilai persoalan tersebut dipicu minimnya dialog yang komprehensif antara pengelola RPH dengan para mitra jagal sebelum kebijakan relokasi digulirkan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menyebut, sejak awal pengelola RPH sebagai leading sector belum membuka ruang komunikasi yang sehat dengan para jagal.
“Kami menangkap bahwa pengelola RPH sebagai leading sector belum membuka dialog yang komprehensif dengan mitra-mitranya. Andai kewajiban dialog itu dijalankan sejak awal, saya kira tidak akan muncul percikan ketidakpastian seperti hari ini,” kata Arif Fathoni usai menemui massa aksi.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan DPRD telah menerima aspirasi para jagal dan pedagang daging sapi. Bahkan, DPRD diminta menandatangani tuntutan massa sebagai bentuk keberpihakan.
“Kami ini pelayan rakyat. Apa pun yang diperjuangkan rakyat, kami harus memiliki napas yang sama. Tapi kami juga memastikan, apakah kebijakan ini sudah final atau masih ada ruang dialog,” ujarnya.
Arif Fathoni menegaskan DPRD akan memfasilitasi dialog terbuka antara pengelola RPH, Pemerintah Kota Surabaya, dan mitra jagal untuk mencari solusi bersama.
“Ekosistem RPH dan jagal ini hubungan mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Harapannya ada solusi happy ending tanpa mengganggu pasokan daging di Surabaya dan daerah lain,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan jagal sapi Abdullah Mansyurr menyatakan aksi tersebut merupakan gerakan kolektif jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya. Ia menyebut terdapat dua tuntutan utama yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
“Pertama, kami menuntut Wali Kota Surabaya membatalkan rencana relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun. Kedua, kami meminta surat edaran pendaftaran pemindahan itu dicabut,” tegas Abdullah.
Abdullah mengklaim para jagal tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun penentuan lokasi relokasi. Ia menilai RPH Tambak Osowilangun terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius.
“Kalau ini dipaksakan, ribuan orang bisa menganggur. Biaya kos, transportasi, hingga operasional sudah kami hitung. Banyak yang memilih berhenti bekerja,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan terbitnya surat edaran pendaftaran relokasi yang dinilai bertentangan dengan rencana DPRD untuk memfasilitasi audiensi lanjutan.
“Kami kaget, katanya mau difasilitasi solusi, tapi tiba-tiba keluar surat edaran untuk pindah. Itu menampar kami,” katanya.
Abdullah menegaskan para jagal menolak rencana pemindahan yang dijadwalkan setelah Idulfitri dan memastikan tidak ada satu pun jagal yang mendaftar relokasi.
Sebagai bentuk tekanan, para jagal mengancam akan menghentikan suplai daging sapi ke Surabaya hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Mulai hari ini, tidak akan ada peredaran daging sapi ke Surabaya. Ini alarm bagi Pemkot, Pemprov Jawa Timur, hingga pemerintah pusat, karena suplai dari RPH Pegirian adalah yang terbesar,” tandas Abdullah.
Diketahui, terdapat sekitar 35 hingga 50 jagal di RPH Pegirian yang selama ini menyuplai daging sapi ke pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, UMKM, hingga sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Massa menyatakan aksi penolakan akan terus berlanjut jika belum ada keputusan tegas dari Wali Kota Surabaya maupun Komisi B DPRD.
Penulis di iniloh.com. Misi kami membongkar informasi rumit jadi bacaan yang ringan dan berguna untukmu, dari yang kompleks jadi mudah, dari yang membingungkan jadi jelas.
