Jadi Pilot Project Nasional, DPRD Surabaya Soroti 239.277 KK DTSEN Tak Ditemukan
selalu.id - Kota Surabaya yang ditunjuk sebagai pilot project nasional Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) justru masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Sebanyak 239.277 kepala keluarga (KK) tercatat belum terverifikasi atau masuk kategori tidak ditemukan.
Persoalan ini menjadi sorotan serius DPRD Kota Surabaya dalam rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Kota Surabaya di Gedung DPRD, Rabu (14/1/2025).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak Yebe, mengapresiasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai surveyor DTSEN.
Namun, ia menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat Pemkot lengah terhadap ribuan data warga yang belum terverifikasi.
“DPRD mengapresiasi kerja keras ASN di lapangan. Pendataan DTSEN ini bukan pekerjaan mudah, butuh tenaga, ketelitian, dan kesabaran tinggi,” ujar Cak Yebe.
Meski demikian, Cak Yebe menegaskan bahwa angka 239.277 KK tidak ditemukan harus segera dituntaskan. Ia menjelaskan, kategori tidak ditemukan bukan semata karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi dinamika masyarakat perkotaan.
“Warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali, tapi tidak ditemui sesuai alamat. Ada yang pindah kecamatan, ada yang keluar kota, bahkan ada yang sudah tidak menetap,” jelasnya.
Cak Yebe mengingatkan, posisi Surabaya sebagai daerah percontohan nasional membuat persoalan data ini menjadi sorotan banyak pihak.
Terlebih, Pemkot Surabaya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, dan program DTSEN juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur.
“Bu Gubernur bahkan meminta pendataan DTSEN dilakukan serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai starter atau contoh. Jangan sampai daerah lain justru lebih cepat selesai daripada Surabaya,” tegasnya.
Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode pendataan yang saat ini masih mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan. Menurut Cak Yebe, pendekatan tersebut perlu dievaluasi, terutama untuk kawasan perumahan menengah ke atas, cluster premium, hingga apartemen.
“Karakter pemukiman ini berbeda. Akses terbatas, sistem keamanan ketat, tidak bisa disamakan dengan kampung padat penduduk,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) melibatkan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI Surabaya agar membantu memfasilitasi tim surveyor dalam mendata warga di kawasan perumahan dan apartemen.
Sebagai langkah percepatan, DPRD juga meminta Pemkot Surabaya melakukan jemput bola dengan melibatkan perangkat kewilayahan hingga tingkat paling bawah.
“RT dan RW itu ujung tombak. Mereka tahu persis kondisi warganya. Kalau dilibatkan aktif, saya yakin pendataan DTSEN bisa lebih cepat dan akurat,” pungkas Cak Yebe.
Penulis di iniloh.com. Misi kami membongkar informasi rumit jadi bacaan yang ringan dan berguna untukmu, dari yang kompleks jadi mudah, dari yang membingungkan jadi jelas.
