Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 5 Juta per RW, Arif Fathoni: Investasi SDM untuk Tangkal Hoaks
selalu.id - Program anggaran kepemudaan senilai Rp5 juta di setiap rukun warga (RW) yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dipastikan bukan sekadar dana bagi-bagi.
DPRD Kota Surabaya memasang target jelas terkait pemuda harus menjadi penangkal hoaks sekaligus motor penggerak UMKM kampung.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan investasi sumber daya manusia, bukan bantuan modal usaha perorangan.
“Ini bukan person to person. Basisnya kelompok dan leading sektornya Karang Taruna. Dana ini harus menghasilkan kapasitas, bukan sekadar habis untuk kegiatan,” ujar Arif Fathoni, Kamis (15/1/2026).
Politisi yang akrab disapa Mas Toni ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi muda di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, teknologi bisa menjadi alat kemajuan, namun juga berpotensi memicu manipulasi informasi jika tidak diimbangi literasi digital.
“AI itu pisau bermata dua. Bisa membantu, tapi juga bisa menghancurkan kebhinekaan kalau disalahgunakan. Karena itu, pemuda harus dibekali literasi digital agar mampu menangkal hoaks,” tegasnya.
Melalui program ini, Karang Taruna di setiap RW didorong bertransformasi menjadi Agent of Truth atau agen kebenaran. Output-nya jelas, yakni hadir di ruang-ruang edukasi warga, seperti forum sinau bareng, untuk mengedukasi masyarakat agar terbiasa melakukan saring sebelum sharing.
“Pemuda harus menjadi pelurus informasi di lingkungannya. Itu bagian dari ketahanan sosial kita,” kata Mas Toni.
Selain literasi digital, dana Rp5 juta per RW juga diarahkan untuk menguatkan ekonomi kampung melalui digital marketing dan digital branding. Namun Mas Toni meluruskan bahwa dana tersebut bukan modal tunai untuk membuka usaha baru.
“Bukan dikasih Rp5 juta lalu disuruh buka warung. Fokusnya pelatihan dan peningkatan skill. Anak muda sekarang tidak bisa lepas dari gadget, maka harus diarahkan ke hal positif, bukan pinjol atau judol,” ujarnya.
Lewat pelatihan tersebut, pemuda diharapkan mampu mendampingi pelaku UMKM lokal agar produknya naik kelas dan mampu bersaing di pasar digital.
“Minimal ada satu pemuda di RW yang bisa membantu UMKM setempat promosi lewat media sosial. Ini simbiosis mutualisme,” imbuhnya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, DPRD Surabaya menekankan monitoring ketat dan indikator output yang terukur. Camat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) diminta melakukan evaluasi berkala, minimal setiap tiga bulan.
“Harus jelas output-nya. Berapa UMKM yang dipromosikan? Bagaimana kualitas kontennya? Apakah ada peningkatan eksposur produk lokal,” tegas Mas Toni.
Ia menambahkan, skema pelaksanaan anggaran sebaiknya disusun bertahap melalui roadmap bulanan, mulai dari penguatan literasi digital, pelatihan pemasaran digital, hingga evaluasi berbasis kebutuhan wilayah.
“Tujuannya bukan menghabiskan anggaran, tapi membangun kapasitas. Anak muda Surabaya harus kita siapkan menjadi agen kebenaran dan motor penggerak ekonomi lokal,” pungkasnya.
Penulis di iniloh.com. Misi kami membongkar informasi rumit jadi bacaan yang ringan dan berguna untukmu, dari yang kompleks jadi mudah, dari yang membingungkan jadi jelas.
