PKS DPRD Jatim Tagih Bukti Keberpihakan Jamkrida ke UMKM Sebelum Disuntik Modal
selalu.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyatakan belum menerima rincian kajian bisnis terkait rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati dalam menanggapi penyampaian tanggapan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Jamkrida dalam rapat paripurna DPRD Jatim.
“Kalau mereka menyampaikan membutuhkan Rp300 miliar, tentu harus jelas perhitungannya seperti apa. Katanya sudah ada uji kelayakan, tapi kami belum mendapatkan data kajian tersebut,” jelas Lilik, Rabu (11/3/2026).
PKS sebelumnya telah menyampaikan catatan terkait kinerja Jamkrida, terutama terkait arah penyaluran penjaminan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Lilik, secara bisnis lembaga tersebut masih lebih banyak menyalurkan penjaminan untuk kredit multiguna dibandingkan pembiayaan yang langsung mendukung pelaku UMKM.
“Pandangan PKS sudah kami sampaikan bahwa Jamkrida masih lebih banyak membantu pinjaman multiguna dibandingkan UMKM. Padahal visi misinya jelas untuk membantu UMKM,” tegasnya.
Lilik menilai kejelasan kajian kelayakan menjadi hal krusial agar DPRD dapat memastikan tambahan modal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pihaknya juga menyoroti bahwa penjaminan kredit multiguna yang bersifat konsumtif selama ini dominan dibandingkan yang diperuntukkan bagi UMKM.
“Kalau memang tujuannya untuk UMKM, maka harus tepat sasaran. Jangan justru lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif,” tegas Lilik.
Sebagai tambahan, ia menyebutkan pengalaman selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan sektor UMKM memiliki ketahanan yang baik dan kedisiplinan pembayaran kredit yang tinggi.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali urgensi penyertaan modal tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.
"Sebelum memperoleh tambahan modal, Jamkrida perlu menunjukkan kinerja yang lebih kuat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil," tandas Lilik. (ADV).
Penulis di iniloh.com. Misi kami membongkar informasi rumit jadi bacaan yang ringan dan berguna untukmu, dari yang kompleks jadi mudah, dari yang membingungkan jadi jelas.
